Jepang melalui amendemen "Undang-Undang Algoritme Pembayaran": Drop ambang masuk pasar kripto dan mencegah risiko aliran aset keluar.

Pada 6 Juni, Dewan Dewan Jepang meloloskan amandemen Undang-Undang Penyelesaian Dana, menetapkan sistem baru untuk “industri intermediasi aset kripto” yang memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam layanan perjodohan tanpa mendaftar sebagai penukar aset kripto, yang bertujuan untuk menurunkan hambatan masuk pasar dan mempromosikan inovasi keuangan kripto. Amandemen tersebut juga menambahkan klausul “perintah retensi domestik”, memberi pemerintah kekuatan untuk memerintahkan platform untuk mempertahankan beberapa aset penggunanya di Jepang jika perlu untuk mencegah risiko arus keluar aset yang disebabkan oleh kebangkrutan FTX. Undang-undang baru ini diperkirakan akan mulai berlaku dalam waktu satu tahun sejak tanggal diundangkan.