Trump vs Mahkamah Agung: Apakah Presiden Bisa Sembarangan Menaikkan Tarif Pajak?

【Pasar Koin】9 November, Trump kembali menyerang di media sosial. Kali ini dia langsung menantang Mahkamah Agung AS, dengan inti permasalahan: apakah Presiden memiliki kekuasaan untuk mengenakan tarif terhadap negara asing?

Ucapan Trump kira-kira seperti ini—“Paham nggak? Presiden AS bisa langsung memutus semua perdagangan dengan negara asing (ini jauh lebih keras daripada mengenakan pajak), juga bisa mengeluarkan izin kepada negara asing, tapi kok nggak bisa mengenakan tarif sederhana? Logika apa ini! Para pendiri bangsa pasti nggak berpikir begitu. Lebih gila lagi, negara lain bisa mengenakan pajak kepada kita, kita malah nggak bisa membalas? Bukannya memberi mereka mimpi indah? Perusahaan-perusahaan sekarang berlomba-lomba masuk ke AS, dan itu berkat kebijakan tarif. Apakah Mahkamah Agung nggak tahu soal ini?”

Latar belakangnya adalah sidang pendahuluan yang diadakan hari Rabu lalu di Mahkamah Agung, dengan tema keabsahan kebijakan tarif besar-besaran Trump. Hasil sidang menunjukkan suasana yang agak rumit—bukan hanya hakim liberal yang mempertanyakan, bahkan beberapa hakim konservatif juga mulai mengajukan pertanyaan.

Ketua Hakim Roberts langsung mengangkat inti masalah: “Mengenai pajak kepada warga AS, ini kan selalu menjadi kekuasaan utama Kongres, kan?” Yang menarik, tiga hakim yang ditunjuk Trump sendiri, Gorsuch dan Barrett, juga ikut bertanya, mengupas lebih dalam argumen pihak yang menentang tarif.

Saat ini, mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung adalah 6 banding 3. Keputusan kemungkinan baru akan diumumkan pada bulan Desember. Tapi apapun hasilnya, pertarungan tentang batas kekuasaan presiden ini sudah menjadi salah satu sorotan utama di Washington menjelang akhir tahun.