Sejak 2010, perjalanan perkembangan Bitcoin di Vietnam dapat dikatakan penuh liku-liku. Dari tuduhan penipuan dan risiko pencucian uang di masa awal, hingga kini pengesahan resmi Undang-Undang Industri Digital dan Resolusi No. 5, mata uang kripto akhirnya memasuki tahap pengakuan arus utama. Apa arti dari perubahan ini? Mari kita lihat logika hukum di baliknya.

**Dua Tahap Kerangka Pengaturan**

Dari sudut pandang hukum, sikap Vietnam terhadap mata uang kripto mengalami perubahan yang jelas—dari pencegahan hingga pengarahan.

Pemikiran awal sangat sederhana: penelitian teknologi + pengendalian risiko. Otoritas pengatur fokus utama adalah mencegah risiko keuangan, dan bersikap hati-hati terhadap aset virtual. Tetapi dalam dua tahun terakhir, arah berubah. Pendekatan saat ini adalah membangun kerangka pengaturan yang lengkap, merancang aturan untuk "aset virtual" dan "penyedia layanan aset virtual" (VA/VASP), menciptakan mekanisme sandbox, dan mendorong legalisasi aset.

Pendekatan ini sebenarnya tidak asing—kerangka VASP/Travel Rule Korea, Undang-Undang Layanan Pembayaran dan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang Singapura, serta Undang-Undang Pusat Informasi Keuangan Uni Eropa semuanya mengikuti jalur serupa. Inti pemikirannya sama: bukan membuka tanpa syarat, tetapi mengelola melalui regulasi.

**Tinjauan Titik Kunci**

Tanggal 21 Agustus 2017 adalah tanggal penting. Perdana Menteri Vietnam menandatangani Keputusan No. 1255, yang menyetujui proyek penyempurnaan kerangka hukum pengelolaan aset virtual, mata uang elektronik, dan mata uang virtual. Ini menandai bahwa pembuat kebijakan mulai serius menangani bidang ini. Sejak saat itu, penyesuaian hukum selanjutnya bergerak ke satu arah—membawa mata uang kripto dari zona abu-abu secara bertahap ke jalur yang diatur.