Menurut laporan Newis, proposal untuk membatasi proporsi kepemilikan saham mayoritas di bursa kripto Korea Selatan menjadi 15% telah menuai penolakan dari industri kripto dan komunitas hukum. Para ahli industri menunjukkan bahwa saat ini sudah ada pengaturan mandiri melalui DAXA (Perjanjian Bersama Bursa Aset Digital), sehingga sulit bagi pemegang saham mayoritas untuk membuat keputusan besar secara individual. Menetapkan batas kepemilikan secara paksa dianggap sebagai regulasi berlebihan yang mengabaikan karakteristik industri, dan dapat berdampak negatif pada penggabungan Naver–Dunamu, akuisisi Grup Aset di masa depan, serta kerjasama strategis lainnya seperti akuisisi Korbit. Di sisi hukum, mereka memperingatkan bahwa dalam kondisi sudah ada sistem pemeriksaan kelayakan pemegang saham mayoritas, memaksa perusahaan swasta untuk melepaskan sahamnya dapat menimbulkan sengketa pelanggaran hak properti.